Direktur Lentera Research Institute:  Pendekatan Soft Approach dan Hard Approach Sudah Berjalan Secara Paralel di Papua

JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian penuh guna menyelesaikan berbagai dinamika permasalahan ditanah Papua. Berbagai kebijakan sudah dibuat oleh Pemerintah pusat maupun daerah untuk menangani permasalahan KST papua hingga memperoleh dukungan terhadap pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Pendekatan soft approach yang berorientasi kesejahteraan dilakukan secara paralel dengan pendekatan hard approach yang bersifat penindakan terukur. Menyikapi hal tersebut, POKJA Papua-Lentera Research Institute mengadakan diskusi terbatas guna memberikan masukan kepada para stakeholder terkait.

Baca juga: Berkat TMMD Jalan Desa Mulus Tak Bergelombang

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Dr. David Nordfolk, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute; Arif Dilianto, Peneliti Univ. Pertahanan serta Madroji, Peneliti CISS. Sebagai moderator dalam diskusi tersebut adalah Rully Fikriansyah, koord. Politik IMASOSDEM-DPW Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut Dr. David Nordfolk mengatakan bahwa  Upaya pembebasan Pilot Susi Air oleh aparat keamanan bersama instansi terkait dengan mengedepankan pendekatan negosiasi telah berhasil mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai sebagai langkah komprehensif dengan risiko seminimal mungkin.  

Baca juga: Peneliti Pertahanan dan Isu Strategis, Arif Dilianto : People Power Potensi Munculkan Konflik  Berkepanjangan

"pembebasan Pilot Susi Air oleh aparat keamanan bersama instansi terkait yang mengedepankan negosiasi telah berhasil mendapatkan apresiasi karena dinilai sebagai langkah komprehensif dengan risiko yang minim", ujar David.

Terkait kebijakan DOB David menilai Pemerintah telah memberikan banyak kekhususan, termasuk porsi besar bagi Orang Asli Papua (OAP), yaitu sebanyak 80 persen untuk bisa mengisi posisi sebagai ASN di DOB Papua.

Baca juga: CMMI Kritik BNPT Terkait Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah, Anhar Tanjung: Justru Menciptakan Konflik

"Pemerintah memberikan banyak kekhususan, termasuk porsi besar OAP yang sebanyak 80 persen untuk bisa mengisi posisi ASN di DOB", tambah David.

Sementara itu, Arif Dilianto berpendapat bahwa Aparat keamanan melakukan pencarian dan pengejaran terhadap KST demi mengembalikan situasi kondusif di Bumi Cenderawasih dan agar pembangunan Papua tidak terhambat. Sedangkan terkait kebijakan DOB ia melihat  Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Ia juga melihat urgensi dari adanya peraturan yang ditegakkan agar prosedur pemerintahan berjalan dengan lancar.

Baca juga: Adib Hermawan : Pemerintah Selesaikan Isu KST di Papua Dengan Pendekatan Yang Komprehensif

"Tujuan dari aparat keamanan melakukan pencarian dan pengejaran terhadap KST adalah agar situasi kondusif di Bumi Cenderawasih dan pembangunan Papua tidak terhambat" ujar Arif.

" Efektivitas perlu dijaga demi kelancaran pelayanan administrasi di DOB Papua" tambahnya

Baca juga: Terkait Rocky Gerung, Peneliti Makara Strategic Insight: Kebebasan Berbicara Perlu Mengedepankan Etika dan Norma

Disesi terakhir, Madroji berpendapat bahwa  seluruh jajaran aparat keamanan dari personel gabungan telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat didalam menghadapi KST papua, khususnya dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air. Ia menilai upaya pembebasan Pilot Susi Air tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja,  namun juga mengedepankan pendekatan yang humanis.

"Effort untuk membebasan Pilot Susi Air tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja,  namun Pemerintah juga mengedepankan pendekatan yang humanis", tutup Madroji.